Fitri Komala Sari
Pembangunan ruang banggar senilai Rp20 miliar dinilai kontras dengan keadaan masyarakat miskin di Indonesia. Dana renovasi sebanyak itu harusnya lebih baik digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.
Dalam kasus tersebut, anggaran yang terlalu boros di antaranya untuk pemasangan sound system beserta perlengkapannya serta furnitur. Bahkan, harga kursi khusus pimpinan banggar mencapai Rp 24 juta per unit. Kursi tersebut diimpor dari Jerman.
Ketua Banggar Mekias Mekeng mengatakan, tidak ada sedikitpun pembicaraan mengenai spesifikasi furnitur dan biaya ruangan. Menurutnya, semua itu adalah tanggung jawab Setjen dan BURT DPR. “Banggar hanya memberikan saran agar warna yang digunakan dalam ruangan tidak beraroma partai tertentu,” ucap dia.
Anggaran yang terlalu besar untuk merenovasi ruangan berukuran 10 meter kali 10 meter tersebut bertolak belakang dengan anggaran yang diperuntukkan untuk masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Lidah Tanah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Salah seorang warga, Nurbaiti, harus berjuang menafkahi lima orang anaknya dengan menjadi buruh cuci. Upah yang diterima sebesar Rp 10 ribu per hari tidak akan cukup untuk membeli beras dan lauk pauk.
Menurut Nurbaiti, jatah enam kilogram beras miskin dari pemerintah hanya cukup untuk beberapa hari. Karena itu, dia mengolah ubi kayu menjadi makanan bagi keluarganya.
Seluruh anak Nurbaiti putus sekolah. Nurbaiti berharap uluran tangan dermawan atau pemerintah daerah agar anak-anaknya bisa menlanjutkan pendidikan.
Biaya renovasi ruang banggar tersebut bertolak belakang dengan kondisi masyarakat miskin di Indonesia. Sungguh tak punya nurani.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar